Andry
Borneo Tribune, Pontianak
Pemerintah Jepang harus meminta maaf pada rakyat Kalimantan Barat, atas pembunuhan ribuan orang terbaik Kalbar. Pernyataan itu dikatakan Gusti Suryansyah menanggapi sikap pemerintah Jepang, yang hingga sekarang tak melakukannya.
“Saya setuju, bahwa pemerintah Jepang harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Jepang hutang penghormatan kepada rakyat Kalimantan Barat. Sudah sepatutnya hal itu dilakukan oleh Jepang kepada pemerintah Indonesia,” kata Gusti Suryansyah, tokoh Landak bergelar Pangeran Ratu Landak, Sabtu (30/6).
Menurut Suryansyah, jika masyarakat Kalimantan Barat ingin pemerintah Jepang melakukan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia. Hal itu sudah selayaknya dan sepatutnya dilakukan Jepang. Mengingat 21.037 jiwa, nyawa anak manusia yang merupakan kaum cerdik pandai, para raja, sultan, tokoh agama, politik serta banyak lagi anak bangsa Kalbar lainnya.
Mereka semua harus menerima ajal dengan cara dibunuh secara massal dan tidak manusiawi. “Sebagai suatu negara, Jepang wajib meminta maaf kepada masyarakat Kalbar, melalui pemerintah Indonesia,” katanya tegas.
Agar hal itu bisa terwujud, perlu ada langkah sistematis dan progresif yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat. Caranya, dengan aksi secara militan. Yang harus dimulai pemerintah Kalbar, kepada pemerintah pusat. Melalui kompilasi atau penelitian ilmiah mengenai peristiwa berdarah tersebut. Memuat peristiwa Mandor sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok), mulai dari SD, SMP dan SMA. Segera menetapkan areal monumen dan peraturan daerah, sebagai pintu masuk. “Jika hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, saya yakin hal itu bisa terwujud,” kata Suryansyah.
Disinggung mengenai sikap yang diambil banyak pihak menyangkut permasalahan ini, termasuk sikap pemerintah mengenai tragedi Mandor, terkesan lamban, ia memberikan pendapatnya. Sebenarnya pada 1970-an, ada sebuah organisasi yang menghimpun ahli waris para korban tragedi Mandor. Kala itu, mereka menginginkan suatu pengakuan dari pemerintah akan kekejaman Jepang. Pada 1977, pemerintah Kalbar melalui Gubernur Kadarusno, merespon keinginan masyarakat dengan mendirikan makam juang Mandor.
“Jika tidak keliru, saya pernah mendengar, di era kepemimpinan Presiden Soekarno, pernah ada pampasan perang yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Jepang,” kata Suryansyah. Tetapi, pampasan perang yang seyogianya diberikan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, malah dipergunakan untuk pembangunan jembatan Ampera di Palembang. Serta pembangunan gedung Sarinah, katanya.
Suryansyah berpesan kepada masyarakat Kalbar dan pemerintah Republik Indonesia, supaya bersama-sama membangun kehormatan Kalbar, melalui sikap menghormati jasa pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Serta membesarkan Hari Berkabung Daerah (HBD).
Pemerintah Indonesia harus mengakui, pernah terjadi perjuangan masyarakat dan suku-suku bangsa di Kalbar, secara diam-diam untuk mengusir penjajah. “Sehingga, patut diberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh tersebut, sebagai seorang pahlawan,” kata Suryansyah.
Borneo Tribune, Pontianak
Pemerintah Jepang harus meminta maaf pada rakyat Kalimantan Barat, atas pembunuhan ribuan orang terbaik Kalbar. Pernyataan itu dikatakan Gusti Suryansyah menanggapi sikap pemerintah Jepang, yang hingga sekarang tak melakukannya.
“Saya setuju, bahwa pemerintah Jepang harus meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Jepang hutang penghormatan kepada rakyat Kalimantan Barat. Sudah sepatutnya hal itu dilakukan oleh Jepang kepada pemerintah Indonesia,” kata Gusti Suryansyah, tokoh Landak bergelar Pangeran Ratu Landak, Sabtu (30/6).
Menurut Suryansyah, jika masyarakat Kalimantan Barat ingin pemerintah Jepang melakukan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia. Hal itu sudah selayaknya dan sepatutnya dilakukan Jepang. Mengingat 21.037 jiwa, nyawa anak manusia yang merupakan kaum cerdik pandai, para raja, sultan, tokoh agama, politik serta banyak lagi anak bangsa Kalbar lainnya.
Mereka semua harus menerima ajal dengan cara dibunuh secara massal dan tidak manusiawi. “Sebagai suatu negara, Jepang wajib meminta maaf kepada masyarakat Kalbar, melalui pemerintah Indonesia,” katanya tegas.
Agar hal itu bisa terwujud, perlu ada langkah sistematis dan progresif yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat. Caranya, dengan aksi secara militan. Yang harus dimulai pemerintah Kalbar, kepada pemerintah pusat. Melalui kompilasi atau penelitian ilmiah mengenai peristiwa berdarah tersebut. Memuat peristiwa Mandor sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok), mulai dari SD, SMP dan SMA. Segera menetapkan areal monumen dan peraturan daerah, sebagai pintu masuk. “Jika hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, saya yakin hal itu bisa terwujud,” kata Suryansyah.
Disinggung mengenai sikap yang diambil banyak pihak menyangkut permasalahan ini, termasuk sikap pemerintah mengenai tragedi Mandor, terkesan lamban, ia memberikan pendapatnya. Sebenarnya pada 1970-an, ada sebuah organisasi yang menghimpun ahli waris para korban tragedi Mandor. Kala itu, mereka menginginkan suatu pengakuan dari pemerintah akan kekejaman Jepang. Pada 1977, pemerintah Kalbar melalui Gubernur Kadarusno, merespon keinginan masyarakat dengan mendirikan makam juang Mandor.
“Jika tidak keliru, saya pernah mendengar, di era kepemimpinan Presiden Soekarno, pernah ada pampasan perang yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Jepang,” kata Suryansyah. Tetapi, pampasan perang yang seyogianya diberikan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, malah dipergunakan untuk pembangunan jembatan Ampera di Palembang. Serta pembangunan gedung Sarinah, katanya.
Suryansyah berpesan kepada masyarakat Kalbar dan pemerintah Republik Indonesia, supaya bersama-sama membangun kehormatan Kalbar, melalui sikap menghormati jasa pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Serta membesarkan Hari Berkabung Daerah (HBD).
Pemerintah Indonesia harus mengakui, pernah terjadi perjuangan masyarakat dan suku-suku bangsa di Kalbar, secara diam-diam untuk mengusir penjajah. “Sehingga, patut diberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh tersebut, sebagai seorang pahlawan,” kata Suryansyah.
Foto: Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune
Versi cetak diterbitkan Borneo Tribune, tanggal 3 Juli 2007
No comments:
Post a Comment